MA-MA.ID, Ambon: Harapan dan dambaan masyarakat Maluku tentang dua Proyek Strategis Nasional, Ambon New Port (ANP) yang diintegrasikan dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang rencana akan dibangun di Ambon itu terancam batal.
Bagaimana mungkin kedua proyek strategis nasional ANP dan LIN di Maluku yang sudah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Maluku, termasuk beberapa menteri terkait, juga telah menyampaikan hal yang sama, bahkan dengan janji-janji manis itu bisa terancam dibatalkan.
Berbagai tanggapan tokoh masyarakat, agama, pakar/akademisi, pemuda maupun politisi, termasuk media lokal menambah simpang siurnya informasi yang beredar di masyarakat.
Terakait dengan ancaman pembatalan ANP dan LIN oleh pemerintah pusat itu, membuat 8 anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Maluku telah duduk bersama beberapa waktu lalu di Jakarta, guna membahas ancaman pembatalan kedua mega proyek nasional di Maluku itu.
Anggota DPD RI, Anna Latuconsina, dalam rilisnya yang diterima Media ini, Selasa (15/03), mengatakan, setelah ia dan rekan-rekan anggota parlemen dari Maluku itu duduk bersama, mereka kemudian mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas.
Kata Anna, sebelumnya, Anggota DPD RI, Nono Sampono sekaligus juga Wakil Ketua DPD itu, sempat juga membahas proyek ANP dan LIN bersama Profesor Mahfud M.D selaku Menko Polhukam. Mahfud saat itu mengatakan, ia sangat mendukung program pembangunan ANP dan LIN di Ambon, karena kedua proyek itu sangat tepat berdasarkan pertimbangan geopolitik dan geostrategis baik dalam keadaan damai maupun darurat.
Anna dan ketujuh rekannya sesama wakil rakyat itu sempat kaget, saat mendengar pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bahwa ANP maupun LIN tidak jadi dibangun pada lokasi yang direncanakan di pulau Ambon. Alasan LBP, karena terdapat gunung berapi aktif di dasar laut, serta penyebaran ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di sekitar lokasi rencana pembangunan kedua PSN tersebut.
Kata Anna, saat mereka datang menanyakan alasan rencana pembatalan ANP dan LIN itu langsung kepada Menteri PPN/Ketua Bappenas itu, LBP juga kaget. Saat itu LBP mengatakan rencana pembatalan itu karena alasan lain, yang juga membingungkan, karena alasan proyek itu dikerjakan oleh swasta. “ Rencana pembatalan ANP dan LIN itu karena kondisi keuangan negara,” ujar Menteri LBP.
“ Aneh juga, masa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bisa menggunakan APBN, tapi ANP dan LIN bukan hanya untuk kepentingan Maluku saja tapi untuk Kawasan Timur Indonesia bahkan NKRI harus dari swasta,” ujar Anna sedikit kesal. (Mut)